infrastruktur – Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh. Hingga hari ke-38 setelah bencana, pemerintah memastikan seluruh jalan nasional di wilayah tersebut sudah kembali berfungsi dan dapat dilalui kendaraan. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat yang terdampak.
Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa jalur nasional tidak lagi mengalami hambatan utama. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah membuka kembali akses transportasi utama sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas secara normal. Oleh karena itu, pemulihan jalan nasional menjadi fondasi penting dalam percepatan rehabilitasi wilayah terdampak.
Kapusdatin BNPB Abdul Muhari saat memberikan update terkini penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera, bertempat di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (3/1/2026)
Perbaikan Jalur Bireuen–Bener Meriah Masih Berlanjut
Meskipun seluruh jalan nasional telah berfungsi, pemerintah masih melanjutkan perbaikan di beberapa titik tertentu. Salah satu fokus utama berada di jalur Bireuen–Bener Meriah. Pada jalur ini, beberapa jembatan masih memerlukan penyempurnaan agar dapat beroperasi secara optimal.
Namun demikian, pemerintah telah menyediakan jalur alternatif yang sedikit memutar tetapi tetap dapat dilalui kendaraan. Dengan langkah ini, arus transportasi tetap berjalan tanpa terhenti. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa jalur alternatif tersebut aman bagi pengguna jalan. Langkah ini sekaligus menunjukkan strategi adaptif dalam penanganan darurat infrastruktur.
Pemasangan Jembatan Bailey untuk Mempercepat Akses
Sebagai solusi sementara sekaligus efektif, pemerintah memasang jembatan Bailey di sejumlah lokasi strategis. Upaya ini bertujuan mempercepat pemulihan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah yang mengalami kerusakan jembatan permanen.
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, juga melaporkan progres pemasangan jembatan tersebut saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Aceh Tamiang. Melalui kolaborasi lintas lembaga, pemerintah mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus meningkatkan respons terhadap kondisi darurat.
Selain itu, keterlibatan TNI memperkuat sinergi antara unsur sipil dan militer dalam penanganan bencana. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Kesiapan Pendidikan Menjelang Hari Pertama Sekolah
Selain memulihkan infrastruktur jalan, pemerintah juga memprioritaskan kesiapan sektor pendidikan. Menjelang hari pertama masuk sekolah pada 5 Januari 2026, pemerintah memastikan akses menuju sekolah dapat dilalui dengan aman oleh siswa dan tenaga pendidik.
Langkah ini menjadi penting karena pendidikan berperan besar dalam memulihkan kondisi sosial masyarakat pascabencana. Oleh sebab itu, pemerintah mengintegrasikan pemulihan infrastruktur dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dan layanan publik lainnya.
Dukungan Mobilisasi Pasien dan Layanan Kesehatan
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor kesehatan. Pemerintah memfasilitasi mobilisasi pasien dan warga yang memerlukan perawatan lanjutan menuju Banda Aceh dan Medan, terutama dari daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Dengan terbukanya jalan nasional, proses evakuasi medis berjalan lebih cepat dan aman. Selain itu, koordinasi antarinstansi kesehatan terus berjalan untuk memastikan seluruh korban mendapatkan layanan yang layak. Oleh karena itu, pemulihan infrastruktur transportasi memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Pembaruan Data Korban dan Proses Pencarian
BNPB terus melakukan pemutakhiran data korban secara berkala. Hingga laporan terbaru, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah merenggut 1.177 korban jiwa. Angka ini bertambah setelah tim melakukan verifikasi lanjutan di lapangan.
Selain itu, tim SAR gabungan berhasil memperbarui data orang hilang. Berdasarkan laporan dari desa, kecamatan, dan keluarga korban, tim mencoret 17 nama dari daftar pencarian. Dengan demikian, jumlah korban yang masih dalam pencarian kini mencapai 148 orang.
Proses pencarian tetap berlangsung dengan mengedepankan koordinasi dan akurasi data. Pemerintah berharap seluruh korban dapat segera ditemukan sehingga keluarga memperoleh kepastian dan penanganan lanjutan dapat berjalan secara menyeluruh.
