PM Pemerintah Kroasia – secara tegas menyatakan sikapnya terhadap inisiatif Dewan Perdamaian yang di luncurkan oleh Presiden Amerika Serikat. Perdana Menteri Andrej Plenković menegaskan bahwa Kroasia memilih untuk tidak ikut serta dalam forum tersebut pada tahap awal. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tujuan, peran, dan implikasi politik dari lembaga yang diusulkan.
Plenković menyampaikan bahwa pemerintah Kroasia masih menunggu kejelasan sikap bersama dari Uni Eropa sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri perlu selaras dengan posisi blok regional tempat Kroasia bernaung.
Alasan Pemerintah Kroasia Menolak Bergabung
Pemerintah Kroasia menilai bahwa pembentukan Dewan Perdamaian menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar. Salah satu perhatian utama adalah belum jelasnya batas kewenangan lembaga tersebut. Meski inisiatif awal menyebutkan fokus pada pengawasan pembangunan kembali wilayah konflik, dokumen pendirian dewan menunjukkan cakupan peran yang jauh lebih luas.
Plenković menekankan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru bergabung dengan forum internasional yang struktur dan mandatnya belum sepenuhnya terdefinisi. Kroasia memilih bersikap hati-hati demi menjaga konsistensi kebijakan luar negeri dan komitmen multilateral yang selama ini dianut.
Selain itu, Kroasia mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan diplomatik, baik dengan mitra Eropa maupun lembaga internasional yang telah ada. Pemerintah menilai bahwa langkah yang terlalu cepat dapat memicu tumpang tindih peran dengan institusi global yang sudah mapan.
Foto: Andrej Plenkovic
Koordinasi dengan Presiden Kroasia
Dalam menentukan sikap, Plenković juga melakukan komunikasi dengan Presiden Kroasia, Zoran Milanović. Presiden Milanović menilai bahwa undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian perlu dikaji secara institusional melalui mekanisme keamanan nasional.
Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah Kroasia dalam merespons dinamika geopolitik global. Dengan melibatkan dewan keamanan nasional, Kroasia berupaya memastikan bahwa setiap keputusan strategis di dasarkan pada pertimbangan keamanan, politik, dan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkenalkan inisiatif Dewan Perdamaian dalam pertemuan tingkat tinggi di World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam peluncuran tersebut, sejumlah pemimpin dan pejabat dari 19 negara turut hadir dan menandatangani piagam pendirian dewan.
Trump mempromosikan Dewan Perdamaian sebagai platform baru untuk mengoordinasikan upaya stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik. Salah satu wilayah yang di sebut menjadi fokus awal adalah Gaza, yang selama ini menghadapi tantangan kemanusiaan dan keamanan berkepanjangan.
Namun, isi piagam pendirian menunjukkan bahwa peran dewan tidak di batasi hanya pada satu wilayah konflik. Dewan tersebut membuka kemungkinan untuk terlibat dalam berbagai isu perdamaian global, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih dengan lembaga internasional lain.
Keraguan dari Sekutu Amerika Serikat
Sikap Kroasia sejalan dengan pandangan sejumlah sekutu utama Amerika Serikat. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris secara terbuka menyampaikan keraguan terhadap efektivitas dan arah Dewan Perdamaian. Mereka menilai bahwa dunia internasional telah memiliki mekanisme multilateral yang berfungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan global.
Beberapa pengamat juga menilai bahwa Dewan Perdamaian berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekhawatiran ini muncul karena mandat yang luas dapat mengaburkan koordinasi internasional dan melemahkan sistem multilateral yang telah lama dibangun.
Pertimbangan Kroasia dalam Konteks Multilateral
Sebagai anggota Uni Eropa, Kroasia memprioritaskan pendekatan kolektif dalam kebijakan luar negerinya. Pemerintah menilai bahwa keputusan untuk bergabung dengan forum internasional baru perlu mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan bersama Uni Eropa.
Plenković menegaskan bahwa Kroasia tidak menutup pintu terhadap dialog internasional. Namun, pemerintah memilih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai struktur, tujuan, dan legitimasi Dewan Perdamaian. Sikap ini mencerminkan komitmen Kroasia terhadap prinsip kehati-hatian dan multilateralisme.
Keputusan Kroasia untuk tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian inisiatif Amerika Serikat menunjukkan pendekatan diplomasi yang berhati-hati dan terukur. Pemerintah Kroasia memilih mengedepankan analisis mendalam, koordinasi internal, serta keselarasan dengan Uni Eropa sebelum terlibat dalam inisiatif global baru.
Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, sikap Kroasia mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara keterlibatan internasional dan kepentingan nasional. Ke depan, posisi negara-negara Eropa terhadap Dewan Perdamaian akan menjadi faktor penting dalam menentukan peran dan legitimasi lembaga tersebut di tingkat global.
